Pelantikan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Print E-mail
Image

Berbicara mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kejahatan lingkungan dalam bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang terjadi di Indonesia, kecenderungannya makin meningkat. 

Hal itu dapat kita ketahui dari laporan, pemberitaan media cetak, media elektronik maupun dari penglihatan langsung di lapangan. Penyelesaiannya apakah melalui tindakan preventif maupun represif, tidak bisa dipisahkan dari instrumen penegakan hukum, apakah melalui : Penerapan Sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis, Paksaan Pemerintah; maupun melalui jalur Penyelesaian Sengketa / Perdata ataupun penegakan hukum berupa Penegakan Hukum Pidana, berbicara mengenai penerapan hukum administratif lingkungan, tidak bisa dilepaskan dari peran Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).

PPLH merupakan “ujung tombak” dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 71 s/d 83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  

Kewenangan yang diberikan oleh pasal 74 Undang-Undang 32 tahun 2009 kepada saudara-saudara PPLH sedemikian tegas dan luas, yaitu bertugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan menetapkan status ketaatan (compliance) penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban yang tercantum dalam persyaratan Izin Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Kewenangan Para PPLH, harus di ikuti dengan kapabilitas / kemampuan teknis yang memadai, dalam pengumpulan bukti-bukti dan fakta atas terjadinya suatu pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, integritas, kredibilitas, dan keberanian serta kode etik dalam melaksanakan tugasnya. Karena saya yakin Para PPLH sering mendapat tekanan dalam bentuk ancaman fisik keselamatan dan tekanan mental dalam melaksanakan tugasnya.

Pusdiklat Kementerian Lingkungan Hidup telah mengadakan pendidikan dan pelatihan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah, dan telah menghasilkan 825 orang PPLH/PPLHD yang tersebar hampir diseluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, yaitu : 334 orang berada di KLH (247 orang di KLH Jakarta; 87 orang berada di 5 PPE), dan 1.491 orang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang masih aktif 30% sisanya belum diangkat & dilantik atau mutasi.

Secara kuantitas, jumlah PPLH/PPLHD yang bertugas di unit pengawasan dan atau penegakan hukum belum memadai, demikian juga dari segi kualitas penanganan pengawasan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang diduga berpotensi menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan khususnya di daerah masih belum optimal. Hal ini tentu bukan semata-mata karena kinerja PPLH, akan tetapi dapat disebabkan karena :

1. Belum semua PPLH/PPLHD bertugas dalam unit organisasi yang langsung menangani pengawasan dan penegakan hukum.
 
2. Masih banyak PPLH Daerah yang belum diangkat dan dilantik oleh Gubernur, Bupati/Walikota, karena Pemerintah Daerah belum dapat mengalokasikan anggaran tunjangan jabatan fungsional, atau karena alasan lain banyak dilakukan mutasi, sehingga meskipun telah mempunyai PPLHD namun tidak dapat melakukan pengawasan karena belum atau tidak memiliki persyaratan legalitas.  
 
Untuk itu, perlu dilakukan :
1. Untuk PPLHD : Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar mengeluarkan Surat Edaran kepada gubernur dan bupati/walikota untuk segera mengangkat dan melantik para PPLHD yang telah lulus diklat dan ditempatkan di unit yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan pada institusi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, dan tidak segera di mutasikan ke Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) lain.
2. Menetapkan PPLH / PPLHD dalam jabatan fungsional melalui impassing setelah PPLH dan PPLHD tersebut diangkat, dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya.
3. Peningkatan kapasitas teknis dan operasional kepada PPLH dan PPLHD secara sistemik dan masif, sehingga tugas pengawasan PPLH dan PPLHD dapat dilakukan secara baik dan benar.

Image

 

Halaman Depan  

| Profil
- Penaatan Lingkungan
- Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan
- Penegakan Hukum Pidana dan Administrasi   Lingkungan
- Penegakan Hukum Perdata dan Penyelesaian di   Luar Pengadilan
- Penyelesaian Pengaduan Dan Sengketa   Lingkungan   

| Program
- Lokakarya Konsolidasi Perspektif   Masyarakat terhadap UU
- Pos Pengaduan dan Pelayanan   Penyelesaian Sengketa Lingkungan   Hidup (Pos P3SLH)   

| Perundang-undangan  

| Agenda Kegiatan  

| Pengaduan
- Pengaduan Form
- Pengaduan Melalui SMS
- Pencarian Pengaduan

| Kontak  

| Galeri